Canducation (Page 11)

DISIPLIN PNS ETIKA PROFESI ETIKA KERJA ETOS KERJA - Terbaru - 1

DISIPLIN PNS ETIKA PROFESI ETIKA KERJA ETOS KERJA DISIPLIN PNS, ETIKA PROFESI, ETIKA KERJA & ETOS KERJA Disiplin PNS Definisi Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman

ASN

ASN serta Teori dan Konsep Etika Lanjutan - Materi terbaru - 1

ASN serta Teori dan Konsep Etika Lanjutan Pemahaman Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN Aparatur Sipil Negara * Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. * Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

ASN

PENGANTAR ETIKA PNS DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

PENGANTAR ETIKA PNS DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Kedudukan dan Urgensi Mata Kuliah Etika dan Anti Korupsi Tujuan Mata Kuliah Etika dan Anti Korupsi: * Memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai yang tepat atas penerapan standar etika dalam profesi sebagai PNS * Mahasiswa mampu memahami aturan dan memiliki kesadaran untuk mempraktikkan kode etik PNS * Menanamkan

Akuntansi

Mutual Holding Metode Konvensional

Mutual Holding Metode Konvensional A. Parent-Subsidiary Mutually Held Kita masuk ke Mutual Holding dengan metode konvensional. Mutual holding dengan metode ini dibagi menjadi dua macam yaitu Parent-Subsidiary Mutually Held (Induk-Anak saling memiliki) dan Subsidiary Mutually Held (Anak-Cucu saling memiliki atau Anak1-Anak2 saling memiliki). Perlu diingat bahwa Subsidiary Mutually Held hanya

Akuntansi

Indirect Holding dan Mutual Holding Terbaru 1

Indirect Holding (Kepemilikan Tidak Langsung) dan Kepemilikan Timbal Balik (Mutual Holding) indirect holding adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain tidak melalui kepemilikan saham langsung, melainkan melalui anak perusahaannya. Struktur kepemilikan tidak langsung berbentuk dua jenis afliasi yaitu struktur induk-anak-cucu (father-son-grandson) dan struktur afiliasi

Akuntansi

ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD

ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD A. ASET TETAP 1. Pengertian dan Jenis Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, dimiliki dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Aset tetap disebut juga Property, Plant, and

Akuntansi

Akuntansi Pendapatan Pemerintah Pusat - Materi Terbaru - 1

Akuntansi Pendapatan Pemerintah Pusat A. Pengertian Pendapatan Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. pendapatan dibagi menjadi 2, yaitu * Pendapatan: LO, hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali (berbusa akasia) * Pendapatan-LRA. penerimaan RKUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih

Akuntansi

AKUNTANSI ANGGARAN - Materi Terbaru - 1

A.Pengertian Anggaran dan Akuntansi Anggaran Menurut kerangka konseptual SAP, Anggaran adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran ini

Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah - Materi Terbaru - 1

Laporan Keuangan Pemerintah A. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan * UU 17/2003 : -Menkeu selaku pengelola fiskal dan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun L/K (Pasal 8 & 9) -Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. termasuk prestasi kerja yang

Akuntansi

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT - Materi Terbaru 1

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH UU no 15 Tahun 2004 (Pasal 15) tentang Perbendaharaan Negara menekankan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan menteri/ pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan

Hukum

Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan - Materi Terbaru - 1

A. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus – Hak Kebendaan Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan

Hukum

Hak Milik, Hak Bezit, dan Hak Pakai Hasil - Materi Terbaru 1

Hak Milik, Hak Bezit, dan Hak Pakai Hasil A. Hak Eigendom / Hak Milik 1. Pengertian Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu bendaan dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas – bebasnya terhadap benda tersebut asal tidak bertentangan dengan Undang Undang atau ketertiban umum dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang

Hukum

Hak Kebendaan dan Hak Lain yang Mirip Hak Kebendaan - Terbaru 1

A. Pengertian Hak Kebendaan * Prof Subekti : Hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang * Prof Apeldoorn : Hak ~ hak benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda * Prof Sri Soedewi M : Hak Mutlak atas suatu benda. dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda

Hukum

Hak Kebendaan Hukum Perdata - Materi Terbaru - 1

Hak Kebendaan Hukum Perdata A. Pengertian Objek Hukum Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi permasalahan dan kepentingan para subjek hukum. B. Sistem Hukum Benda * Mengatur seseorang dengan benda. * Zakelijkrecht * Bersifat absolut * Sistem tertutup: Jumlah hak-hak kebendaan adalah terbatas pada apa yang

Hukum

Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

Badan Hukum sebagai Subjek Hukum A. Hakikat dan Teori Badan Hukum 1. Definisi badan hukum * Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro Badan yang di samping manusia dan perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum atau badan lain. * Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Kumpulan dari

Hukum

Subyek Hukum Perdata - Materi Terbaru - 1

Subyek Hukum Perdata A. Hakikat Subyek Hukum Dalam dunia hukum. orang (persoon) berarti pembawa hak. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subyek hukum. Subyek hokum dibagi menjadi dua. yaitu: 1. Manusia (natuurlijke persoon) Subyek hukum orang adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan

Hukum

Sejarah Berlakunya Hukum Perdata

Sejarah Berlakunya Hukum Perdata A. Hukum Perdata yang Berbhineka dan Asas Konkordansi Hukum Perdata di Indonesia bersifat berbhineka atau bersifat pluralistik. baik secara etnis maupun secara yuridis. Secara etnis dikatakan bersifat pluralistis atau berbhineka karena hukum-hukum yang berlaku bagi penduduk Indonesia. berbeda-beda dari masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat

Hukum

Pengertian Hukum Perdata

A. Pengertian Hukum Perdata Hukum Perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Pengertian hukum perdata menurut ahli : a. Vollmar Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan

Pendidikan Kewarganegaraan

Demokrasi Indonesia Materi Terbaru 1

Demokrasi Indonesia A. Pengertian Demokrasi Demokrasi berasal Bahasa Yunani yaitu dernos dan kratos. Demos artinya rakyat. Kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. yang berarti pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. B. Ciri-ciri Demokrasi 1. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kehendak dan keperluan masing-masing

Pendidikan Kewarganegaraan

NEGARA DAN KONSTITUSI - Materi Terbaru 1

NEGARA DAN KONSTITUSI A. NEGARA 1. Pengertian Negara * Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan sekelompok orang yang bersama mendiami wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok manusia tersebut * Menurut Max Weber. negara adalah suatu masarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah

Pendidikan Kewarganegaraan

IDENTITAS NASIONAL adalah - Materi KWN Terbaru 1

IDENTITAS NASIONAL adalah A. Identitas Nasional Identitas nasional bangsa memiliki sifat. ciri khas. serta keunikan yang ditentukan oleh: 1) Faktor Obyektif Faktor Obyektif. meliputi faktor geografis-ekologis. yaitu faktor alamiah yang membentuk wilayah negara memiliki iklim dan letak negara yang bersangkutan. 2) Faktor Subyektif. Faktor Subyektif. yaitu kemajemukan masyarakat. baik dari

Pendidikan Kewarganegaraan

Pancasila

Pancasila A. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA 1. Pengertian Ideologi Ideologi berasal dari kata /deologia (Yunani) terdiri atas kata idea (gagasan, konsep, pengertian dasar. cita-cita. dan logos (ilmu) Ideologi adalah pengertian tentang ide-ide. pengertian dasar. gagasan dan cita-cita Istilah Ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh Destutt de Tracy (Perancis), Tahun

Pendidikan Kewarganegaraan

Negara Kewarganegaraan Warga Negara - Materi Terbaru 1

Negara Kewarganegaraan Warga Negara Negara, Kewarganegaraan, serta Hak dan Kewajiban Warga Negara A. PENGERTIAN BANGSA DAN NEGARA 1. Bangsa a. Pengertian Bangsa 1) Berdasarkan aspek Aspek Anthropologis : Bangsa adalah pengelompokan manusia dengan identitas budaya yang terjadi karena kesamaan fisik. bahasa, gaya hidup untuk mempertahankan dan mengembangkan identitasnya. Aspek Politik : Bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan - Terbaru 1

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan A. LANDASAN PKN 1. Landasan Filosofis Salah satu tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila yang harus tertanam dalam masyarakat. 2. Landasan Historis Dimulai pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Namun, upaya untuk menyatukan wilayah Nusantara belum berhasil karena belum ada pemahaman konsep

Manajemen

Manajemen Risiko - Materi Terbaru - 1

Manajemen Risiko A. Pengertian Risiko 1. Pengertian Risiko secara Umum Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan dating yang dapat mengancam tujuan dan sasaran organisasi. 2. Pengertian Risiko menurut beberapa Ahli * Arthur & Richard, M.H Risiko adalah