Canducation (Page 4)

Canducation

Sign in Subscribe

Juknis Perekaman BAST BG SPTJM

Juknis Perekaman BAST BG SPTJM

PEREKAMAN BAST DENGAN BANK GARANSI / SPTJM 1 DESKRIPSI SINGKAT Perekaman BAST Dengan Bank Garansi / SPTJM No. Uraian 1 Modul KOM 2 Role User OPR, VAL 3 Modul Lain yang Terkait KOM, PEM GLP 5 Dokumen Input Data Kontrak 6 Output BAST dengan Bank Garansi / SPTJM Pendahuluan Petunjuk teknis ini digunakan

Juknis Pengisian Target Proyek Capaian Output SAKTI 2024

Juknis Pengisian Target Proyek Capaian Output SAKTI 2024

; PENGISIAN DAN PELAPORAN DATA TARGET/PROYEKSI OUTPUT SATKER Ver.2.0 Tahun 2024 DESKRIPSI SINGKAT Perekaman Data Target Kinerja Satker No 1. Modul KOM 2. Role User OPR 3. Modul Lain Terkait KOM, ANG, PEM 5. Dokumen Input ANG-Status DIPA/Revisi DIPA Data Pagu, Volume, dan Target RO Data Proyeksi

Juknis Pengisian Data Capaian Output Satker 2024

Juknis Pengisian Data Capaian Output Satker 2024

PENGISIAN, PELAPORAN, DAN MONITORING REALISASI KINERJA (CAPAIAN OUTPUT) SATKER Ver. 2.0 Tahun 2024 DESKRIPSI SINGKAT Perekaman Data Realisasi Kinerja Satker No. 1 Modul KOM 2 Role User OPR 3 Modul Lain yang Terkait KOM, PEM, ANG 4 Transaksi yang Tekait KOM – Perekaman Capaian Output PEM – Realisasi SP2D 5 Dokumen

Juknis Pemindahan Pengelolaan dan Perekaman Supplier Tipe 3

Juknis Pemindahan Pengelolaan dan Perekaman Supplier Tipe 3

PEMINDAHAN PENGELOLAAN DAN PEREKAMAN SUPPLIER TIPE 3 1 DESKRIPSI SINGKAT Pemindahan Pengelolaan dan Perekaman Supplier Tipe 3 No. Uraian 1 Modul KOM 2 Role User OPR, VAL 3 Modul Lain yang Terkait PEM 4 Transaksi yang Terkait PEM - SPP LS ( Supplier tipe 3) 5 Dokumen Input Data Supplier, ADK

Juknis NPWP 16 Digit pada SPAN - SAKTI - ND-1865 PB.8 2023

Juknis NPWP 16 Digit pada SPAN - SAKTI - ND-1865 PB.8 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN II NOMOR 3, JAKARTA, 10710 TELEPON (021) 3516976, 3524553 EXT. 5326 FAKSIMILE (021) 3516976 NOTA DINAS NOMOR ND-1865/PB.8/2023 Yth. : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Juknis Interkoneksi Aplikasi SAKTI Dengan Aplikasi GPP Terpusat KPPN

Juknis Interkoneksi Aplikasi SAKTI Dengan Aplikasi GPP Terpusat KPPN

INTERKONEKSI APLIKASI SAKTI DENGAN APLIKASI GPP TERPUSAT (KPPN) 1 DESKRIPSI SINGKAT Interkoneksi Aplikasi SAKTI dengan Aplikasi GPP Terpusat (KPPN) No. Uraian 1 Modul KOM 2 Role User OPR 3 Modul Lain yang Terkait ADM, PEM 5 Dokumen Input Data pegawai dan gaji dari aplikasi GPP satker 7 Validasi - Apabila

Juknis Import Supplier Interkoneksi Langsung SPAN

Juknis Import Supplier Interkoneksi Langsung SPAN

IMPORT SUPPLIER INTERKONEKSI LANGSUNG SPAN 1 DESKRIPSI SINGKAT Import Supplier Interkoneksi Langsung SPAN No. Uraian 1 Modul KOM 2 Role User OPR 3 Modul Lain yang Terkait 5 Dokumen Input Data Supplier 7 Validasi - Pencarian data Supplier harus diawali dengan pemilihan tipe Supplier yang hendak di- import datanya; -

Juknis Govmart Sakti Up Kkp

Juknis Govmart Sakti Up Kkp

‭PETUNJUK TEKNIS‬ ‭GOVMART - SAKTI‬ ‭1‬ ‭A.‬ ‭DESKRIPSI SINGKAT‬ ‭No.‬ ‭1‬ ‭Modul‬ ‭PEMBAYARAN‬ ‭Role User‬ ‭OPR, VAL‬ ‭Modul Lain terkait‬ ‭Komitmen, aplikasi e-katalog versi 6‬ ‭Transaksi yang Terkait‬ ‭Interkoneksi BAST Non Kontraktual‬ ‭Output‬ ‭SPM‬ ‭Validasi‬ ‭Pagu DIPA, SPBY‬ ‭B.‬ ‭BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:‬ ‭1.‬ ‭Pengadaan barang/jasa pada Katalog

Juknis Govmart LS Sakti

Juknis Govmart LS Sakti

‭JUKNIS GOVMART - SAKTI‬ ‭PEMBAYARAN MEKANISME LS‬ ‭1‬ ‭A.‬‭DESKRIPSI SINGKAT‬ ‭No.‬ ‭1‬ ‭Modul‬ ‭PEMBAYARAN‬ ‭Role User‬ ‭OPR, VAL‬ ‭Modul Lain terkait‬ ‭Komitmen‬ ‭Transaksi yang Terkait‬ ‭Int Interkoneksi BAST Non Kontraktual‬ ‭Output‬ ‭SPM LS‬ ‭B.‬‭BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:‬ ‭1.‬ ‭Pengadaan barang/jasa pada Katalog Elektronik/Gov’Mart/‬‭InaProc‬

Juknis Govmart Inaproc LS Kontraktual rev

Juknis Govmart Inaproc LS Kontraktual rev

` JUKNIS INAPROC - SAKTI PEMBAYARAN MEKANISME LS KONTRAKTUAL 1 1. DESKRIPSI SINGKAT No. 1 Modul PEMBAYARAN Role User OPR, VAL Modul Lain terkait Komitmen Transaksi yang Terkait Interkoneksi BAST Kontraktual RUH Kontrak Output SPM LS Kontraktual 2. BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN: 1. Pengadaan barang/jasa pada Katalog Elektronik/ INAPROC

Juknis Fitur Void BAST v 2 2 1

Juknis Fitur Void BAST v 2 2 1

FITUR VOID BAST versi 2.0 1 1. DESKRIPSI SINGKAT a. Terdapat transaksi BAST yang belum dibayarkan namun sudah ada transaksi lanjutan berupa pendetilan pada Modul Aset Tetap/Persediaan; b. Satuan Kerja hendak melakukan perubahan dan/atau penghapusan atas BAST tersebut namun tidak dapat dilakukan karena sudah ada transaksi lanjutan

Juknis Capaian Output 2022

Juknis Capaian Output 2022

Teks OCR dari Halaman Berbasis Gambar [Teks OCR Halaman 1] sakti (Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI) PENGISIAN, PELAPORAN, DAN MONITORING REALISASI

Juknis Belanja Kewilayahan

Juknis Belanja Kewilayahan

PETUNJUK TEKNIS BELANJA KEWILAYAHAN 2024 PETUNJUK TEKNIS BELANJA KEWILAYAHAN 2024 Daftar Isi Daftar Isi ............................................................................................................................... 1 Daftar Gambar ...................................................................................................................... 3 A. Landasan Regulasi .....................................................................................

2024 - Update Juknis tipe 3 import GPP terpusat

2024 - Update Juknis tipe 3 import GPP terpusat

DATA SUPPLIER TIPE 3 1 DESKRIPSI SINGKAT Perekaman Supplier Tipe 3 – Via Gaji Web Menu ini digunakan untuk merekam Supplier Tipe 3 – Via Gaji Web No. Uraian 1 Modul KOM 2 Role User OPR, VAL 3 Modul Lain yang Terkait ADM, PEM, POR 5 Dokumen Input Data Supplier 7 Validasi

SATKER Juknis Perekaman Billing Interkoneksi

SATKER Juknis Perekaman Billing Interkoneksi

PEMBUATAN BILLING PENGEMBALIAN BELANJA MELALUI INTERKONEKSI SAKTI - MPN 2 Dari 11 I. INFORMASI UMUM A. DESKRIPSI Telah dilakukan penambahan fitur yang memungkinkan pembuatan billing setoran pengembalian belanja langsung melalui aplikasi SAKTI. Role User Operator Modul Lain terkait Transaksi yang Terkait BEN Setoran Pengembalian belanja Dokumen Input Output Billing setoran

SATKER - Juknis Perekaman UP TA 2022

SATKER - Juknis Perekaman UP TA 2022

Perekaman Usulan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2022 Bagi Satker 1 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL 1 DAFTAR ISI 2 I. INFORMASI UMUM 3 II. ALUR PROSES 3 2 I. INFORMASI UMUM A. DESKRIPSI TRANSAKSI - Uang Persediaan (UP) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satker sehari-hari. - Dana UP dikelola oleh

KPPN - Mekanisme Persetujuan UP

KPPN - Mekanisme Persetujuan UP

Mekanisme Persetujuan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2022 Bagi KPPN 1 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL 1 DAFTAR ISI 2 I. INFORMASI UMUM 3 II. ALUR PROSES 3 2 I. INFORMASI UMUM A. DESKRIPSI TRANSAKSI - Petunjuk teknis ini akan menjelaskan alur/mekanisme persetujuan UP oleh KPPN atas usulan UP yang

Juknis Siklus Perekaman UP Awal

Juknis Siklus Perekaman UP Awal

Perekaman Usulan UP (Tunai & KKP) SIKLUS PEREKAMAN UP AWAL dan SPM UP 1 I. INFORMASI UMUM A. DESKRIPSI TRANSAKSI - Uang Persediaan (UP) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satker sehari-hari. - Dana UP dikelola oleh bendahara dan dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) - Dana UP yang diajukan

Juknis Siklus Perekaman TUP 2021

Juknis Siklus Perekaman TUP 2021

1 Perekaman Rincian Pembiayaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan SPM TUP 2 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL 1 DAFTAR ISI 2 I. INFORMASI UMUM 3 II. ALUR PROSES 3 3 I. INFORMASI UMUM A. DESKRIPSI TRANSAKSI - Tambahan Uang Persediaan (TUP) dapat diberikan kepada satker dalam hal sisa UP pada Bendahara

Juknis Siklus Pembuatan LPJ Bendahara Pengeluaran

Juknis Siklus Pembuatan LPJ Bendahara Pengeluaran

. SIKLUS PEMBUATAN LPJ BENDAHARA PENGELUARAN BULANAN 1 DESKRIPSI SINGKAT Siklus Pembuatan LPJ Bendahara Pengeluaran Bulanan No. 1 Modul BEN Role User OPR Modul Lain yang GLP GLP Pembayaran Dana Titipan, Pemindahan kas PENJELASAN SINGKAT Juknis ini menjelaskan tentang siklus pelaporan LPJ Bendahara Pengeluaran bulanan pada aplikasi SAKTI modul bendahara. Sebelum

Juknis Setoran UP TUP Bendahara Pengeluaran

Juknis Setoran UP TUP Bendahara Pengeluaran

PEREKAMAN SETORAN SISA UP/TUP BENDAHARA PENGELUARAN DESKRIPSI SINGKAT Perekaman Setoran Sisa UP/TUP Bendahara Pengeluaran No. 1 Modul BEN 2 Role User OPR 3 Modul Lain yang Terkait GLP 4 Transaksi yang Tekait - 7 Validasi PENGANTAR Petunjuk teknis ini menjelaskan tentang bagaimana langkah yang harus dilakukan jika pada

Juknis Setoran Pengembalian Belanja

Juknis Setoran Pengembalian Belanja

SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) DESKRIPSI SING KAT Perekaman Pengambalian Belanja No. 1 Modul BEN 2 Role User OPR 3 Modul Lain yang Terkait PEM 4 Transaksi yang Tekait PEM – Perekaman SPP Pemulihan Pagu 7 Validasi INFORMASI PENTING 1. Pasca implementasi RSPP, pada menu setoran pengembalian belanja terdapat fitur tambahan yaitu

Juknis SAKTI LPJ Bendahara Penerimaan (TTE)

Juknis SAKTI LPJ Bendahara Penerimaan (TTE)

DAFTAR ISI Bagian 1 - Setup Referensi Satker LPJ di KPPN Bagian 2 - Penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan TTE Bagian 3 - Validasi LPJ Bendahara oleh KPA Satker Bagian 4 - Validasi LPJ Bendahara KPPN Pada Staff KPPN Bagian 5 - Validasi LPJ Bendahara KPPN Pada Kasi KPPN Bagian 6

Juknis Perekaman UP BPP - RSPP

Juknis Perekaman UP BPP - RSPP

SIKLUS TRANSAKSI UP BPP 1 DESKRIPSI SINGKAT Siklus Transaksi UP No. 1 Modul BEN Role User OPR Modul Lain yang KOM, PEM RUH SPP GUP Pendahuluan Petunjuk teknis ini digunakan untuk perekaman siklus transaksi UP BPP yang sebelumnya masih menggunakan konsep Uang Muka. Konsep baru ini merupakan penyempurnaan mekanisme penyaluran

Juknis Perekaman Referensi Wajib Pajak Wajib Bayar Bendahara

Juknis Perekaman Referensi Wajib Pajak Wajib Bayar Bendahara

PEREKAMAN REFERENSI WAJIB PAJAK & WAJIB BAYAR BENDAHARA 1 DESKRIPSI SINGKAT Pencatatan Referensi Wajib Pajak/Wajib Bayar No. 1 Modul BEN Role User OPR Modul Lain yang KOM, PEM Output SPBy, Cetakan Pungutan Pajak, Cetakan Setoran Pajak Validasi PENJELASAN SINGKAT Menu ini digunakan untuk mencatat referensi wajib pajak yang nantinya