Canducation

Soal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Pasal 77 UU PDRD menyatakan bahwa “Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan  yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambanga.nYang dimaksud

A. Pajak Kabupaten atau Kota 1. Pajak Hotel Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. (UU 28/2009) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga: motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah

A.  Pajak Provinsi kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada Pemerintah Provinsi yang dipungut di wilayah Provinsi dan merupakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan pemerintahan daerah. * Suatu daerah dapat melakukan pemungutan bila sudah memiliki peraturan daerah (perda) mengenai jenis pajak daerah yang dipungut. * Pajak

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah A.  Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal * Dasar Hukum: * UU Nomor 22 Tahun 1999 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. * UU Nomor 25 Tahun 1999 jo UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

Metode Penghindaran Pajak Berganda Metode keringanan atas pengenaan pajak berganda yuridis ( juridical double taxation) 1.   Deduction Method * PPh terutang di negara sumber akan mengurangi penghasilan dari luar negeri yang dipajaki secara domestik (mengurangi worldwide income) * Deduction method tidak sepenuhnya mengeliminasi pemajakan berganda 2.   Exemption Method * Mengecualikan   penghasilan   yang bersumber         dari

Tax Treaty OECD dan UN a.   Struktur Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda OECD model dan UN model Pasal-pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda dapat dikelompokkan menjadi : 1. Pasal-pasal          penerapan   (aplikasi)   perjanjian   penghindari pajak berganda, meliputi Ruang Lingkup ( Scope) Definisi 2. Pasal-pasal distributive rule untuk mencegah pajak berganda * Substansi ( pembagian hak pemajakan

Pengertian Double Tax Treaties Ada beberapa istilah lain penyebutan double tax agreement diantaranya “Double Tax Treaty”, “Double tax convention”, atau yang lebih sederhana “Tax treaty”. Dalam International Tax Glossart, tax treaty International Tax Glossart, tax treaty adalah sebuah istilah untuk menunjukkan persetujuan antara dua atau lebih negara untuk menghindari pengenaan

Pajak Internasional a.   Definisi Pajak Internasional Pajak Internasional adalah ketentuan hukum di berbagai negara yang mencakup aspek pajak terhadap kegiatan transaksi ekonomi lintas batas ( cross- border transaction ) yang berkaitan dengan pajak langsung maupun tidak langsung. Cross-border transaction meliputi pergerakan barang dan jasa, pergerakan arus investasi, jaringan dan operasi perusahaan multinasional,