Hibah Langsung Adalah: Pengertian, Klasifikasi, Register Hibah, dan Siklus Pengelolaan

Penerimaan hibah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan. Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, nilai register hibah melonjak lebih dari empat kali lipat dari Rp8,23 triliun pada 2020 menjadi Rp44,21 triliun pada 2024 (naik 437,17%). Dengan volume sebesar ini, pemahaman yang komprehensif tentang tata kelola hibah — khususnya hibah langsung — menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap pengelola keuangan di satuan kerja pemerintah.

Artikel ini membahas definisi hibah, klasifikasi, pengertian hibah langsung, siklus, dan prosedur register hibah — berdasarkan PMK Nomor 99/PMK.05/2017, PP Nomor 10 Tahun 2011, dan Modul Pelaksanaan Anggaran DJPb 2025.

Apa Itu Hibah?

Beberapa definisi hibah dari berbagai sumber regulasi:

• PP Nomor 10 Tahun 2011: Penerimaan hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, berasal dari dalam atau luar negeri
• PMK 99/PMK.05/2017: Hibah secara substansi merupakan hibah yang diterima K/L (bukan BLU), bukan perjanjian kerja sama/serah terima hibah antar K/L
• KUHP: Perjanjian di mana penghibah, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu untuk keperluan penerima hibah

Klasifikasi Hibah

Berdasarkan Sumber

• Hibah luar negeri — dari negara asing, lembaga PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan/non-keuangan asing, atau perorangan
• Hibah dalam negeri — dari lembaga keuangan/non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, atau perorangan

Berdasarkan Bentuk

• Hibah uang — uang tunai atau uang untuk membiayai kegiatan
• Hibah barang/jasa — aset lancar, aset tetap (termasuk rehabilitasi/renovasi), jasa konsultasi, atau jasa lainnya
• Hibah surat berharga

Berdasarkan Jenis

1. Hibah Terencana
Dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan APBN. Didominasi oleh hibah terencana luar negeri. Cara penarikan melalui DJPb melalui mekanisme: transfer ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN), pembayaran langsung, atau rekening khusus.

2. Hibah Langsung
Hibah yang diterima K/L tanpa mengikuti mekanisme perencanaan, namun tetap diregistrasikan dan ditatausahakan oleh K/L maupun BUN. Inilah yang akan dibahas lebih mendalam di artikel ini.

Hibah Langsung Adalah: Pengertian dan Jenis

Hibah langsung adalah hibah yang diterima K/L dari pemberi hibah yang tidak mengikuti mekanisme perencanaan APBN. Meski tidak direncanakan dalam DIPA, hibah langsung tetap wajib diregistrasi, ditatausahakan, dan disahkan melalui KPPN.

Hibah langsung dapat berasal dari:

• Hibah langsung luar negeri — dari pemberi hibah di luar negeri
• Hibah langsung dalam negeri — dari pemberi hibah di dalam negeri

Dan dalam bentuk:

• Uang tunai
• Barang/jasa
• Surat berharga

Prinsip dan Ketentuan Hibah Langsung Uang

Untuk hibah langsung dalam bentuk uang, Satker penerima hibah langsung wajib menggunakan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) hibah. Mekanisme pengelolaan hibah langsung uang meliputi 6 tahapan berurutan:

1. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah
2. Penerbitan register hibah
3. Persetujuan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) hibah oleh KPPN
4. Revisi penyesuaian pagu belanja dari hibah
5. Pengesahan pendapatan dan belanja ke KPPN
6. Penutupan rekening dan register hibah

Register Hibah: Pengertian dan Prosedur

Register hibah adalah nomor registrasi yang diberikan oleh DJPb (untuk hibah dalam negeri melalui Kanwil DJPb) atau DJPPR (untuk hibah luar negeri) sebagai pengakuan resmi atas penerimaan hibah. Tanpa register hibah, Satker tidak dapat melakukan pengesahan pendapatan dan belanja hibah ke KPPN.

Perbedaan Register Hibah Dalam Negeri vs Luar Negeri

Hibah Langsung Barang/Jasa: Mekanisme Pengesahan

Untuk hibah langsung berupa barang/jasa dan surat berharga, penarikannya tidak melalui BUN. Namun hibah tersebut tetap harus:

• Diregistrasikan oleh K/L dan BUN
• Ditatausahakan dengan baik
• Disahkan ke KPPN

Dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawabannya berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan. BAST sekurang-kurangnya memuat:

• Pihak pemberi dan penerima
• Nilai nominal (valas dan Rupiah)
• Tanggal serah terima
• Rincian harga per barang
• Tujuan penyerahan barang
• Bentuk hibah

BAST dapat dilengkapi dokumen pendukung lain seperti laporan kegiatan.

Siklus Hibah Langsung

Secara umum, siklus pengelolaan hibah langsung uang mengikuti alur berikut:

1. Perjanjian Hibah — K/L menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) dengan pemberi hibah
2. Permohonan Register Hibah — K/L mengajukan permohonan register hibah ke Kanwil DJPb (dalam negeri) atau DJPPR (luar negeri) melalui aplikasi SEHATI
3. Penerbitan Nomor Register Hibah — Kanwil DJPb/DJPPR menerbitkan nomor register sebagai pengakuan hibah
4. Pembukaan RPL Hibah — K/L mengajukan permohonan persetujuan pembukaan RPL hibah ke KPPN
5. Penerimaan Dana Hibah — dana hibah masuk ke RPL hibah
6. Revisi DIPA — K/L melakukan revisi penyesuaian pagu belanja sumber dana hibah
7. Pelaksanaan Kegiatan & Belanja — K/L menggunakan dana hibah untuk membiayai kegiatan sesuai tujuan hibah
8. Pengesahan ke KPPN — K/L mengajukan pengesahan pendapatan hibah dan belanja hibah ke KPPN melalui aplikasi SAKTI
9. Penutupan RPL & Register — setelah seluruh dana digunakan dan disahkan, RPL hibah ditutup dan register hibah dinyatakan selesai

Pentingnya Tata Kelola Hibah yang Baik

Dengan nilai register hibah yang mencapai Rp44,21 triliun pada 2024 dan tren yang terus meningkat, pelaksanaan hibah harus dilakukan secara:

• Transparan — seluruh penerimaan dan penggunaan hibah dapat diverifikasi
• Akuntabel — pertanggungjawaban lengkap dengan BAST, laporan kegiatan, dan pengesahan KPPN
• Patuh regulasi — mengikuti ketentuan PMK 99/PMK.05/2017 dan peraturan teknis SEHATI

Hibah yang tidak diregistrasikan dan tidak disahkan ke KPPN akan menjadi temuan audit BPK dan berpotensi mengakibatkan kerugian negara.

Pertanyaan Umum

Apakah semua hibah wajib diregistrasi?
Ya. Semua penerimaan hibah oleh K/L — baik terencana maupun langsung, dalam negeri maupun luar negeri — wajib diregistrasikan di Kanwil DJPb (hibah dalam negeri) atau DJPPR (hibah luar negeri).

Apakah hibah langsung barang perlu RPL hibah?
Tidak. RPL hibah hanya diperlukan untuk hibah langsung uang. Hibah langsung barang/jasa cukup diregistrasi dan disahkan melalui BAST tanpa membuka RPL.

Bagaimana jika satker menerima hibah tanpa naskah perjanjian hibah?
Hibah tetap harus diregistrasi dan disahkan. Jika tidak ada naskah perjanjian formal, satker perlu berkoordinasi dengan Kanwil DJPb untuk solusi dokumentasinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berapa lama proses penerbitan register hibah?
Proses penerbitan nomor register hibah oleh Kanwil DJPb umumnya memerlukan beberapa hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Pengajuan dilakukan melalui aplikasi SEHATI.

Referensi

• PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
• PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
• Modul Pelaksanaan Anggaran — Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2025
• Data DJPPR — Register Hibah 2020–2024

Artikel ini bagian dari seri Pelaksanaan Anggaran. Baca juga: MP PNBP: Maksimum Pencairan PNBP dan PPK, KPA, PPSPM, dan Bendahara.